PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA

Dalam kehidupan selalu didampingi denga dua arah kehidupan realita, seperti : hitam-putih, baik-buruk, salah-benar, siang -malam, Semua ini ada yang harus kita lalui kedua-duanya tapi ada juga yang harus kita pilih. walaupun sesungguhnya yang harus kita pilih mialnya kita harus Briliant atau pandai. mungkin juga kita melaluinya tidak menjadi orang yang briliant atau cerdas. Namun demikian untuk mencapai itu haruslah berusaha dan berkarya, Sehingga kita akan mencapai kesuksesan.. semoga anda menjadi orang yang suka berkarya. It is about me

PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA

a. Pendidikan di China

China yang punya luas daratan 9,6 juta km2 ini memang pendidikannya lebih maju dibandingkan Indonesia. “Mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan. Saya kira kita harus punya komitmen dan bisa konsisten agar bisa memajukan pendidikan di Indonesia,” ujar Zaenal Mutaqin. UU Sisdiknas-nya China mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung 6 tahun. Mata pelajaran utamanya, antara lain, bahasa dan kesusastraan China, matematika, ilmu pasti, bahasa asing, pendidikan moral, musik, olahraga dan jasmani.

Jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%. Sedangkan jumlah SMP dan SMA kurang lebih 60.000 dan 30.000, plus 3.000 perguruan tinggi.

Satu hal yang menarik bagi berkaitan dengan tenaga pendidik adalah relasi guru dan murid yang berjalan demokratis. Ciri khas pendidikan di Beijing adalah adanya klasifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak qualified. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif. Dua hal yang masih tabu di negara kita.

Guru juga mendapat tempat istimewa di Beijing. Gaji guru di sana berkisar 3.000–5.000 yuan per bulan. Dalam kurs 1 yuan= Rp 1.200, guru di China menerima rata-rata senilai Rp 3,6 juta–Rp 6 juta/bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian buat guru ini lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa.

Penghasilan itu sudah memadai. Sehingga, hampir tidak pernah terdengar guru harus “ngojek” atau kepala sekolah mencari uang tambahan dari jual-beli seragam dan buku. Ketika pensiun pun, setiap guru berhak mendapatkan 100% gaji pokok per bulannya.

b. Pendidikan di Malaysia

Pada era tahun 70an sampai 80an keadaan pendidikan di Indonesia masih di atas Malaysia. Orang Malaysia datang belajar ke Indonesia. Bahkan beberapa guru dari Indonesia diperbantukan mengajar di Malaysia. Sekarang pendidikan di Malaysia termasuk yang paling baik di dunia, tetapi Indonesia malah terkesan berjalan di tempat. Tambahan lagi sekarang biaya pendidikan sudah mulai menjadi di luar jangkauan kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Sistem pendidikan di Malaysia disusun berdasarkan pada Sistem Pendidikan Inggris. Pendidikan rendah atau pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada kanak-kanak usia 7 – 12 tahun (pendidikan dasar 6 tahun). Wajib belajar (pendidikan wajib) di Malaysia diterapkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003.

Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiap ibu bapak warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah (pendaftaran murid biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan).

Kegagalan ibu bapak memastikan anaknya mengikuti pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan jika terbukti di pengadilan, ibu bapak berkenaan akan dikenakan denda maksimal RM 5000 atau dipenjarakan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Ada peraturan yang mewajibkan, ada pula sangsi bagi yang melanggar. Namun negara juga mendukung sepenuhnya pembangunan di bidang pendidikan. Fasilitas, sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru diperhatikan.

Biaya Pendidikan Dasar

Orang tua murid dikenakan membayar iuran sekolah yang dibayarkan pada awal tahun ajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 hingga RM 75 pertahun (Rp. 125.000 – 187.500/tahun) tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester & semesteran, iuran khas, biaya LKS, praktek komputer, kartu ujian, file data siswa & rapor.

Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Jadi untuk keluarga yang menyekolahkan 1 anak atau lebih, dikenakan bayaran yang sama yaitu RM 25/keluarga. Dan untuk siswa kelas enam ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tak ada pungutan lain, termasuk pula tak ada pungutan sumbangan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab kerajaan/pemerintah.

Buku teks atau buku pegangan yang digunakan siswa relatif tak berganti atau sama setiap tahun. Bila orang tua murid membeli semua buku teks dan aktifiti, harganya berkisar antara RM 80 – RM 125/siswa pertahun. Itupun hanya sekali beli untuk anak sulung saja. Karena untuk keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu, buku teks tersebut dapat dipakai bergantian “turun temurun”. Khusus untuk keluarga dengan pendapatan kurang dari RM 2000/bulan, dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk peminjaman buku teks yang disediakan dari sekolah.

Suatu biaya pendidikan yang terbilang relatif murah untuk negara dengan pendapatan rerata per keluarga sebesar RM 2500/bulan atau setara dengan Rp. 6.250.000/bulan (Data 2003, Kementrian Kewangan Malaysia). Lebih-lebih lagi, mulai tahun persekolahan 2008 mendatang pemerintah merencanakan untuk meminjamkan semua buku teks kepada para siswa sekolah rendah tanpa kecuali. Praktis, orangtua murid tidak lagi terbebani untuk membeli buku teks.

Update, Januari 2008: Pemerintah/Kerajaan Malaysia, betul-betul memenuhi janjinya. Mulai tahun ajaran 2008 ini, semua siswa Sekolah Rendah warga tempatan (warga Malaysia) mendapatkan peminjaman buku teks yang disediakan oleh Pemerintah melalui sekolah masing-masing.

Peran Pemerintah

Kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia, relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dari data Kementrian Pelajaran Malaysia, KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 ini masih dipergunakan.

Penulis tidak menemukan data resmi yang menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari KBSR menjadi kurikulum lainnya. Selain dalam buku teks untuk sekolah rendah tahun 2007 tertulis: disusun berdasarkan KBSR yang disemak-ulang/direvisi. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2005, dimana mata pelajaran Sains dan Matematika menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

Kesejahteraan guru? Gaji guru di Malaysia berkisar di atas RM 1000 (>Rp 2.500.000), yang hampir setara dengan gaji profesor (golongan IV/e) di negara kita. Meskipun juga banyak keluhan dari para guru Malaysia tersebut yang merasa gaji mereka masih juga rendah. Namun pada kenyataannya, guru sekolah rendah di Malaysia sudah mampu mengajukan kredit mobil dari gajinya, sedangkan guru SD di Indonesia baru pada tahap layak mengajukan kredit sepeda motor. Itupun baru sebagian kecil guru saja, sedang sebagian besar lainnya berusaha melunasinya dengan menjadi tukang ojek.

c. Pendidikan di Norwegia

Kebijakan pendidikan Norwegia berakar pada prinsip kesamaan hak terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya atau tempat tinggal. Merupakan peranan sekolah untuk menyampaikan pengetahuan dan budaya, serta memajukan mobilitas sosial dan memberikan dasar penciptaan kesejahteraan bagi semua pihak.

Kegiatan mengajar di sekolah Norwegia diadaptasikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing siswa. Pendidikan khusus tersedia bagi penyandang catat tubuh atau mereka yang membutuhkan perhatian khusus, yang jika tidak dipenuhi maka tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan mengajar sekolah umum. Sebagai akibat dari meningkatnya imigrasi, maka jumlah siswa yang memiliki bahasa minoritas juga bertambah. Kebijakan pendidikan Norwegia mengatur perhatian bagi kebutuhan khusus akan siswa dengan latar belakang bahasa minoritas, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas dengan baik dan melanjutkan ke perguruan tinggi serta kemudian bekerja.

Storting (majelis nasional Norwegia) dan Pemerintah bertanggung jawab menentukan tujuan dan menetapkan kerangka kerja anggaran untuk sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Penelitian merupakan agen administratif yang bertanggung jawab terhadap hal-hal pendidikan, dan menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Norwegia memiliki sistem sekolah yang seragam dan berdasarkan pada standar umum. Kurikulum nasional telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa standar pendidikan pemerintah dipenuhi.

Pendidikan wajib di Norway adalah 10 tahun, terdiri dari primary, lower secondary dan upper secondary. Pejabat pendidikan di tingkat daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah yang layak dapat diakses oleh anak, kaum muda dan dewasa di semua kotamadya dan daerah. Kotamadya bertanggunga jawab menjalankan primary dan lower secondary, sementara upper secondary dikelola oleh tingkat daerah.

Sektor pendidikan tinggi terdiri dari program pendidikan di universitas dan akademi. Biaya mengikuti program ini umumnya tergantung pada penyelesaian tiga tahun pendidikan upper secondary. Dengan pengecualian pada beberapa institusi yang dijalankan swasta, semua institusi pendidikan tinggi dikelola oleh Negara. Namun, tiap institusi memiliki otonomi akademis dan administratif.

Pendidikan umum di Norwegia tidak dikenakan biaya hingga dan termasuk tingkat upper secondary. Biaya pendidikan tinggi di semua institusi Negara umumnya tidak mahal. Bantuan Pinjaman Pendidikan Negara didirikan pada tahun 1947, dan memberikan pinjaman pada siswa dan bantuan untuk biaya hidup bagi mereka yang mengikuti program pendidikan tinggi. Bantuan juga diberikan pada siswa Norwegia yang ingin melanjutkan sebagian kegiatan belajarnya di luar negeri.Sekolah swasta memberikan sistem tambahan dari sistem sekolah umum. Direktorat Pendidikan

Program akademis di sekolah swasta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Sekolah swasta yang telah diotorisasi berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

d. Pendidikan di India

INDIA merupakan sebuah paradoks. Negara itu kaya akan sumber daya alam, tetapi lebih dari 40 persen penduduknya hidup di bawah 1 dollar AS per hari. India memiliki begitu banyak ahli bidang teknik. Sejumlah 30 persen dokter di AS dan para pekerja teknologi informasi serta ahli teknik menguasai perusahaan-perusahaan penting di AS. Banyak orang India menduduki posisi bagus di organisasi internasional. Namun, hampir 40 persen atau lebih dari 350 juta orang dewasa di India buta huruf, hampir 40 persen anak putus sekolah setelah kelas lima, dan lebih dari 55 persen putus sekolah setelah kelas delapan. Indeks Pembangunan Manusia India berada di peringkat 127, jauh di bawah Indonesia yang berada di peringkat 111.

Kemajuan India dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah diakui dunia. Negara itu telah melahirkan sejumlah pemenang Nobel: Amartya Sen (ekonomi), Subrawanian Chandrashekar dan Chandrashekar Venkataraman (fisika), Hargobind Khorana (kedokteran). Dua warga India lainnya, Bunda Theresa memenangi Nobel Perdamaian dan Rabindranath Tagore di bidang sastra.

Di tengah persoalan kemiskinan yang membayangi India dari masa ke masa, Pemerintah India konsisten mengembangkan pusat-pusat keunggulan di tingkat universitas sejak awal kemerdekaan. Tiga tahun setelah kemerdekaannya, pada tahun 1951, parlemen India menetapkan Institut Teknologi India di Karagpur sebagai pusat keunggulan nasional. Semua dana pembangunan dan operasional sepenuhnya disokong oleh pemerintah pusat. Institut teknik yang sama dibentuk di lima kota lain yang tersebar di sejumlah wilayah, dari utara sampai selatan negeri itu. Pada tahun 2001 Universitas Roorkee yang berada di bawah urusan pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh diangkat statusnya oleh parlemen menjadi salah satu pusat unggulan nasional. Namanya berubah menjadi IIT Roorkie, menyejajarkan diri dengan enam IIT yang sudah ada.

Keberadaan IIT yang didukung penuh secara finansial oleh pemerintah pusat itu sangat besar peranannya menciptakan kumpulan besar teknisi dan pakar teknologi di India. Selain IIT, sejumlah universitas juga memiliki fakultas bidang sains dan teknik yang cukup bagus dan lulusannya diperhitungkan di pasar kerja tingkat dunia. Kumpulan para profesional di bidang teknik, khususnya teknologi informasi, menyerbu AS. Sekitar 30 persen pekerja perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft di AS berasal dari India, meski Bill Gates hanya menyebut angka sekitar 20 persen. Tidak sedikit pula ahli sains dan teknologi dari India menjadi pengajar di universitas top AS. Para profesional teknik dari India diperhitungkan di tingkat dunia.

Semula kepergian orang- orang pintar India ke AS itu dikeluhkan dan dirisaukan menjadikan India mengalami brain drain. Orang-orang India yang menyerbu kesempatan bekerja di negara-negara maju itu tidak hanya menyumbang devisa yang tidak sedikit bagi India. Sebagian dari mereka kembali ke India dengan modal uang dan keahlian yang dimiliki. Mereka membentuk perusahaan-perusahaan perangkat lunak komputer di Bangalore, kawasan selatan India, yang dijuluki sebagai lembah silikon India, mengingatkan kita pada lembah silikon di Amerika Serikat. Keberhasilan itu makin memacu minat anak-anak muda India berlomba masuk universitas teknik yang makin membuka lebar pintu ambisi negara itu menjadi raksasa dunia dalam industri perangkat lunak.

Industri piranti lunak di India berkontribusi besar bagi perekonomian India. Pada tahun 2002 industri piranti lunak di India menghasilkan 10 miliar dollar AS, dengan pasar domestik 2 miliar dollar AS, masih memberikan sumbangan 16 persen dari total ekspor dari negara itu.

Bukan hanya pendidikan tinggi teknik keunggulan negara miskin itu. Sekolah-sekolah kedokteran di India diselenggarakan dengan standar internasional sehingga lulusannya pun bisa memperoleh pekerjaan di luar India. Sekitar 30 persen dokter di AS adalah orang India. Sekolah bisnis dan manajemen di India juga mulai diperhitungkan. Menyusul ketenaran IIT, enam Institut Manajemen India telah mencapai reputasi internasional dalam beberapa tahun belakangan. Institut Manajemen India Ahmedabad disejajarkan dengan lulusan sekolah bisnis Harvard (salah satu terbaik di dunia) dan lulusan terbaiknya diperebutkan perusahaan multinasional dengan gaji sangat tinggi.

Pendidikan tinggi di India tidak banyak meninggalkan masalah. Meskipun, menurut Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Jamia Millia Islamia Prof Mohammad Miyan, pendidikan tinggi di India masih harus lebih banyak diarahkan untuk menghasilkan profesional di bidang teknik bukan sarjana-sarjana ilmu sosial. Pendapat senada dikemukakan profesor bidang matematika Jamia Millia Islamia Ny Kum Kum Dewan. Sejauh menyangkut pendidikan tinggi, kata Dewan, pendidikan di India tidak masalah. Masalah besar pendidikan di India adalah pendidikan untuk masyarakat di tingkat rakyat jelata.

e. Pendidikan di Jepang

Pada prinsipnya sistem pendidikan di Jepang mengikuti pola penjenjangan yang mirip dengan yang ada di Indonesia yaitu pola penjenjangan dengan sistem 6-3-3-4, yaitu enam tahun pendidikan dasar, masing-masing tiga tahun pendidikan menengah pertama dan menengah atas serta empat tahun pendidikan tinggi kecuali bidang kedokteran, kedokteran hewan dan dokter gigi. Untuk jenjang pendidikan pasca sarjana Jepang juga mengikuti pola 2-3, yaitu dua tahun untuk Program Magister dan tiga tahun untuk Program Doktor.

Di Jepang ada empat jenis pendidikan tinggi, yakni :

1). Universitas (Daigaku), 4 tahun;

2). Akademi Teknologi (Tanki-daigaku), 5 tahun, minimal 167 kredit;

3). Sekolah Tinggi Teknik (Koto-senmon-gakko);

4). Sekolah Kejuruan (Senmon-gakko).

Universitas sebagai suatu pusat pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan pengajaran dan studi untuk bidang-bidang profesional dan seni serta memberi pengetahuan luas dan mengembangkan intelektual, moral dan kemampuan berpraktek. Hal ini tertuang dalam artikel 52 dari Undang-Undang Pendidikan Jepang. Universitas melaksanakan program empat tahun disebut sebagai program sarjana. Tetapi kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan memprasyaratkan program pendidikan selama enam tahun.

Di negara ini terdapat program pendidikan G to G (Goverment to Government) dan U to U (University to University). Program G to G adalah program beasiswa yang calon penerimanya di usulkan oleh duta besar Jepang kepada Monbusho (Departemen Pendidikan Jepang) pesertanya adalah PNS. Sedangkan U to U adalah program beasiswa dari perguruan Tinggi Jepang yang merekomendasikan penerima beasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki kerjasama di bidang akademis, pesertanya adalah umum.

f. Pendidikan di Brunei Darussalam

Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling

penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil). Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawanan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri.

Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu :

a. Sistem dwibahasa di semua sekolah

b. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah

c. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistim pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara “commonwealth” seperti Inggris, Malaysia,

Singapura, dan lain-lain. Salah satu target yang akan dicapai di bidang Pendidikan adalah meningkatkan angka lulusan Pendidikan sekolah tinggi di Brunei Darussalam. Upaya yang telah dilakukan antara lain sejak tahun 2003, UBD telah membuka peluang bagi keterlibatan sektor swasta di bidang penelitian. Peluang keterlibatan pihak swasta dimaksudkan agar Pemerintah dan pihak swasta dapat bekerjasama dalam pembangunan nasional di bidang Pendidikan.

Baginda merumuskan, semua objektif di dalam pendidikan ialah bagi melahirkan rakyat yang taat beragama di mana mereka akan menjadi pelita ummah yang mempunyai fahaman dan pegangan yang betul. Kea rah itu, baginda turut berharap supaya dikemaskinikan mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam atau Islamic Religious Knowledge (IRK) dalam persekolahan umum.

Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura dan lainlain. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2" yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan seperti: 7 tahun tingkatdasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun pra-universitas. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan yaitu:

a. Dapat meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA . Di tahun ke-2, siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah tingkat AO artinya siswa dapat meneruskan pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA. Sementara itu, siswa tingkat AN harus melanjutkan studinya selama setahun lagi dan kemudian baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO.

b. Bagi siswa tamatan SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.

g. Pendidikan di Jerman

Republik Federasi Jerman (RFJ) adalah suatu negara federal, yang di dalam istilah mereka biasa disebut BUNDES-REPUBLIK DEUTSCHLAND (BRD) dengan ibu kotanya Berlin. Sebelum terjadi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tanggal 3 Oktober 1990, istilah RFJ biasanya dimaksudkan untuk Jerman Barat saja, tetapi ternyata sekarang nama ini diadopsi sebagai nama negara Jerman tersebut. Sebagai suatu negara federal dapat dimengerti kalau dalam sistem pendidikannya terdapat variasi dari suatu negara bagian ke negara bagian lainnya, dimana tahap-tahap pendidikan di RFJ dapat mencakup berbagai subsistem:

a. Kindergarten, sebagai suatu Pre-School Education atau tahap persiapansekolah yang tidak terlau banyak diatur oleh negara/pemerintah;

b. Grundschule atau Primary Education, biasanya ditempuh dalam empat tahun ajaran, yang merupakan tahap awal pendidikan formal

c. Secondary Education yang terdiri dari ealschule,Hauptschule,Gesamtschule, Berufschule, Fachschule dan Gymnasium. Pada dasarnya lulusan Gymnasium inilah merupakan calon utama untukmeneruskan perjalanan di perguruan tinggi. Tahap ini diselesaikan selama sembilan tahun setelah Grundschule.

Dengan demikian untuk mulai belajar pada tingkat pendidikan tinggi mereka telah menempuh 13 tahun pendidikan dasar dan menengah. Mereka harus menempuh ujian akhir yang disebut Abiturprüfung untuk memperoleh kualifikasi meneruskan ke perguruan tinggi (Zulassung zum Ztudium), dimana pembagian tempat studi ini diatur secaraterpusat oleh Zentralstelle für die Vergabe von Studienplatzen (ZVS). Dikenal tiga pola/prosedur untuk pembagian tempat studi ini, yaitu:

a) Special Distribution Procedure, kalau jumlah peminat lebih sedikit dari jumlah tempat studi tersedia;

b) General Selection Procedure, kalau jumlah peminat lebih besar dari jumlah tempat studi tersedia. Di sini prioritas diberikan berdasarkan nilai ujian Abitur masing-masing calon serta waiting period yang bersangkutan. Biasanya untuk calon asing baik pemula maupun yang sudah mempunyai tambahan pendidikan tinggi diberikan persentase jumlah atau jatah maksimal tertentu;

c) Transitional Procedure, terutama diberlakukan untuk bidangbidang numerus clausus seperti kedokteran, kedokteran hewan dan kedokteran gigi, dimana dilakukan ujian/tes yang digabung dengan hasil ujian Abitur;

d) Tertiary Education atau Higher Education atau dalam istilah kita disebut pendidikan tinggi. Selanjutnya pembicaraan dalam tulisan ini akan ditekankan terutama tentang sistem pendidikan tinggi ini.

h. Pendidikan di Prancis

Secara umum sistem pendidikan di Perancis telah dimantapkan kembali dengan falsafah pendidikan baru sejaklebih dari 25 tahun yang lalu. Pada tingkat pendidikan tinggi, materi pendidikan melampaui kerangka institusional atau interdisiplineritas. Dengan menelusuri jalur-jalur utama yang dapat membantu memahami cara kerja sistem tersebut maka kekayaan ilmu lahir dan interpretasi berbagai bidang ilmu dapat dilakukan melalui sistem pendidikan. Dengan demikian perlu panduan untuk kelancaran pelaksanaannya, adanya pertukaran dan pembaharuan.

Pendidikan Dasar

Sejak tahun 1967, semua anak di Perancis dikenakan wajib belajar sampai dengan umur 16 tahun. Seperti di negara-negara lain, sekolah di Perancis dimulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) / Ecole Maternelle sebagai tingkat pra-sekolah. Seorang anak yang sudah berumur 2 tahun dengan ditambah syarat-syarat tertentu sudah boleh masuk TK, walaupun pada umumnya anakanak masuk TK berumur antara 3 sampai 4 tahun.

Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi 3 tingkat: kecil, sedang dan besar. Pada tahap ini anak-anak diperkenalkan cara hidup berkelompok, keterampilan sederhana dan pengenalan huruf-huruf serta angka. Pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun dan selama 5 tahun: Jenjang Persiapan (CPI), Dasar 1 (CE1), Dasar 2 (CE2), Menengah (CM1) dan Menengah 2 (CM2). Tujuan utama pendidikan dasar ini adalah untuk mengajarkan pada anak-anak kehidupan bermasyarakat memberikan kemampuan membaca dan berhitung dengan persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah (Iycees dan Colleges). Pendidikan ini berkewajiban menggabungkan kepentingan dasar pendidikan dan kesenangan , atau bermain suatu pendekatan yang terbukti berhasil pada anak-anak. Dewasa ini hampir 100% anak yang berumur 6 tahun sudah memasuki bangku sekolah dasar. Anak-anaksekolah di TK dan SD negeri dibebaskan dari pembayaran, dan memperoleh buku-buku pelajaran secara gratis.

Pendidikan Menengah Pertama

Pada pendidikan menengah tingkat pertama, anak-anak belajar selama 4 tahun dan pada akhir Sekolah Lanjutan Pertama (SLP = College) anak-anak dijuruskan ke salah satu jurusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA = Lycee) yaitu ke pendidikan jangka panjang atau pendek. Pada sekolah menengah pertama umum atau kejuruan (tertentu) di sekolah negeri tidak dipungut biaya, dan sampai tingkat SLP inipun buku-buku pelajaran diberikan secara gratis.

Pendidikan Menengah Atas

Tingkat pendidikan menengah atas ditempuh selama 3 tahun yaitu : kelas 2, 1 dan terminal dengan tetap mempertahankan pendidikan fundamental yang relatif homogen pada semua jurusan. Sejak tahun pertama terdapat 3 jurusan utama, yaitu : Sastra, IlmuPengetahuan Alam serta Sains dan Teknik Industri/Sains Teknik, dan Teknik Ekonomi. Pada akhir SLA, murid-murid yang lulus mendapat ijazah Baccaloreat. Ijazah pendidikan menengah atas dapat digunakan untuk masuk universitas atau masuk kelas ersiapan pada sekolah tinggi. Sebagai perbandingan, pada Tabel 1 diperlihatkan sistem pendidikan dasar dan menengah di Perancis dan di Indonesia. Sekolah profesional seperti halnya sekolahsekolah kejuruan menengah di kita, memberikan pendidikan profesional setelah tamat kelas 3. Pelajaran yang diberikan adalah pendidikan praktek dan teori selama 2 sampai 3 tahun. Setelah lulus diberikan sertifikat keterampilan profesional (CAP) dan Diploma Teknik Tinggi (BTS). Biasanya pada tahun kedua diberikan pelajaran teori dan praktek di sekolah serta praktek kerja

Sistem Pendidikan Tinggi

Sejak tahun 1968 ditetapkan tiga azas yang mendasariorganisasi pendidikan tinggi di Perancis yaitu :

· Otonomi universitas di bidang keuangan, administrasidan ilmu pendidikan.

· Partisipasi mahasiswa, pengajar dan civitas akademika pada segala kegiatan pemilihan (Dewan UER, Dewan Universitas).

· Multidisiplinaritas sehingga dapat menghindarispesialisasi yang sempit.

Menurut pembagian administratif, Perancis dibagi dalam wilayah-wilayah akademik. Jumlah wilayah untuk seluruh Perancis ada. Misalnya akademi Paris mencakup perguruan tinggi di Paris dan sekitarnya. Jadi berbeda dengan pengertian akademi dalam bahasa Indonesia. Dari undang-undang yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 1984 diadakan penyempurnaan (reorganisasi) pendidikan dari siklus pertama sampai siklus ketiga yang bertujuan :

· Perbaikan prestasi pendidikan tinggi

· Penganekaragaman dan profesionalisasi pend. tinggi

· Penyesuaian pendidikan tinggi pada keadaan nyata diluar perguruan tinggi (perindustrian, dan pusat-pusatpenelitian).

· Membentuk ikatan dengan lingkungan ekonomi dansosial.

Perbaikan tersebut bertujuan untuk menjadikan pendidikan di Universitas lebih praktis tanpa menghilangkan fungsi kulturalnya. Pada tahun 1992 dan berikutnya tahun 1997 telah diadakan pembaharuan kembali pada sistem pendidikan tinggi di Perancis ini khususnya untuk menata ulang profesionalisme di setiap bidang pendidikan serta memungkinkan keserasian sistem dengan sistem di negara anggota Uni Eropa dan keterbukaan bagi masyarakat Uni Eropa. Perbaikan siklus pertama bertujuan memberikan esempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk dapat memilih dengan tetap mempertahankan pelajaran klasik yang diimbangi dengan usaha, lebih membuka diri pada masalah teknologi, ekonomi dan sosial tanpa menghilangkan fungsi kulturalnya. Siklus ketiga merupakan formasi penelitian perseorangan atau dalam kelompok kerja yang bersifat multidisiplin. Organisasi pendidikan di universitas pada dasarnya hampir sama namun untuk Fakultas Kedokteran, Farmasi, Sekolah Tinggi (Grandes Ecoles) berbeda dengan organisasi pada fakultas sains. Hal tersebut juga akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sedang program Institute Universite de Technologie (IUT) sederajat dengan program D1, D2, D3 atau politeknik di Indonesia.

i. Pendidikan di Australia

Pada dasarnya system pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 4(empat) strata (tingkatan), yaitu :

• Sekolah Dasar (Primary School)

• Sekolah Menengah (Secondary or High School)

• Pendidikan Kejuruan & Pelatihan (Vocational Education & Training)

• Pendidikan Tinggi (University)

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa tersebut haruslah menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya dengan di Indonesia. Tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan Dasar

Waktu yang diperlukan untuk menyelesikan pendidikan dasar adalah 6 – 7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia dimana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya, siswa di sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan. Mereka secara otomatis naik ke kelas berikutnya sejalan dengan pergantian tahun. Tahun pertama di sekolah dasar Australia disebut Year 1 dan seterusnya hingga Year 6. Ada Negara Bagian Australia yang menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun.

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah atau dikenal sebagai Secondary Education di Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut Year 7 dan seterusnya hingga Year 11. Jenjang pendidikan menengah berakhir pada Year 11. Untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya memerlukan waktu selama 5 tahun saja (yaitu di negara bagian SA, NT, Qld, dan WA). Setelah tahun ke 11 ini, siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ia ingin tempuh. Jika seorang siswa berminat dalam bidang-bidang ilmu yang aplikatif, maka ia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggiyang khusus disiapkan untuk itu. Lembaga pendidikan ini dikenal sebagai Vocational Education and Training (VET) atau Colleges for Technical and Further Educaton (TAFE). Lulusan dari TAFE pada umumnya akan menjadi tenaga teknisi. Jika siswa tersebut berminat ke bidang-bidang ilmu yang lebih bersifat teoritis. maka ia akan memasuki perguruan tinggi (universitas). Untuk dapat memasuki universitas, seorang siswa Australia harus menempuh Year 12 yang dikenal juga sebagai Matriculation Year. Dalam tahun terakhir dari pendidikan menengah ini, para siswa digembleng dengan intensif agar dapat lulus ujian negara dengan nilai yang memuaskan. Makin tinggi nilai yang diperoleh, makin mudah siswa tersebut memilih perguruan tinggi yang ia sukai. Seperti halnya di berbagai negara, paspor untuk dapat diterima di universitas favorit adalah nilai ujian Matriculation yang setinggi mungkin. Akan tetapi tidak semua yang mempunyai nilai baik dalam Matriculation Year dapat diterima langsung di perguruan tinggi yang diinginkannya. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan tempat di perguruan tinggi bersangkutan untuk bidang-bidang ilmu tertentu (umumnya bidang ilmu yang popular dan “basah”). Bagi siswa yang mengalami kejadian ini, mereka tidak perlu berkecil hati karena dapat memasuki perguruan tinggi dengan menempuh VET atau TAFE terlebih dahulu (lihat Gambar 1). Pada umumnya, perguruan tinggi akan menerima lulusan VET atau TAFE yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nilai kredit yang telah diperoleh dari VET atau TAFE akan diperhitungkan dalam menentukan jenjang yang akan dimasukinya.

Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Australia dapat di bagi menjadi dua jenjang, yakni jenjang sarjana (dikenal sebagai undergraduate level) dan jenjang pascasarjana (dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar Masters atau PhD). Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (Bsc) tergantung pada bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa/i tersebut. Jika mahasiswa/i tersebut berminat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi (ke jenjang pascasarjana), maka ia perlu belajar lagi selama 1 (satu) tahun. Jenjang ini dikenal sebagai Honours evel, dan gelar yang diperolehnya akan menjadi BA (Hons) atau Bsc (Hons) sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Tingkat kelulusan di jenjang Honours ini sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan sang mahasiswa di jenjang pascasarjana. Ada empat tingkat kelulusan pada jenjang Honours, yaitu First Class Honours (I) ; Upper Second Class Honours (II-A) ; Lower Second Class Honours (II-B) ; dan Third Class Honours (III). Banyak universitas di Australia menerima mahasiswa/i untuk programS3 (Doktor) langsung dari jenjang Honours, jika ia mendapatkan Honours peringkat I atau II-A. Tetapi jika mahasiswa/i tersebut mendapat peringkat II-B, ia diharuskan menempuh jenjang S2 (Masters) terlebih dahulu. Sekarang, universitas di Australia cenderung menganjurkan para mahasiswa/i pascasarjana untuk menempuh jenjangS2 terlebih dahulu sebelum menempuh jenjang S3. Jika kemajuan yang dicapai oleh sang mahasiswa/i tersebut sangat baik pada tahap-tahap akhir di jenjang S2, maka ia diperkenankan untuk mengalihkan programnya ke jenjang S3. Bagi mahasiswa yang mendapat peringkat Honours III, ia tidak diperkenankan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lama pendidikan untuk jenjang S2 adalah 1 sampai 2.5 tahun, sedangkan untuk jenjang S3 diperlukan waktu 3 sampai 3.5 tahun. Pendidikan tingkat S2 dapat dilakukan melalui tiga metoda, yaitu dengan mengikuti perkuliahan saja (dikenal sebagai Masters by Coursework) yang memerlukan waktu antara 12 - 18 bulan; atau melalui penelitian (Masters by Research) yang memerlukan waktu antara 1.5 - 2.5 tahun; atau kombinasi dari keduanya (Masters byCoursework & Research) yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Sering calon mahasiswa/i pasca dari negara lain yang tidak mengenal sistem pendidikan di Australia agak bingung jika ditanya dengan cara apa ia akan menempuh jenjang S2nya. Jika calon mahasiswa/i S2 tersebut di kemudian hari bermaksud untuk mengambil program S3, maka sang calon sangat dianjurkan untuk mengambil program Masters by Research atau Masters by Coursework and Research.

j. Pendidikan di Selandi Baru

Selandia Baru (New Zealand) adalah negara kepulauan yang terletak di sebelah tenggara Australia (berjarak sekitar 2250 km), dengan luasan yang hampir sama dengan Inggris atau Jepang. Selandia Baru, yang membentang sepanjang 1600 km dari utara ke selatan, adalah negara dengan akar budaya Eropa yang menyerap budaya setempat seperti Maori dan Kepulauan Pasifik lainnya. Bahasaresmi di Selandia Baru adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Maori. Sekarang dengan banyaknya penduduk dari negara-negara Asia, Selandia Baru juga menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan dari Asia dengan kebudayaan yang telah ada sebelumnya.

Penduduk Selandia Baru berjumlah sekitar 3.8 juta jiwa, dan mempunyai tingkat pendidikan yang baik. Hal ini, antara lain disebabkan karena adanya wajib belajar bagi anak-anak Selandia Baru hingga berumur 16 tahun. Sistem pendidikan di Selandia Baru akan dibahas pada bagian berikut, dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan tinggi.

Sistem Pendidikan Di Selandia Baru

Sistem pendidikan di Selandia Baru, pada dasarnya, mirip dengan sistem pendidikan di Australia, yaitu mengikuti system pendidikan Inggris. Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Selandia Baru, siswa tersebut haruslah menempuh terlebih dahulu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pendidikan Dasar

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar di Selandia Baru adalah 9 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar padaumur 6 atau 7 tahun. Di Selandia Baru dikenal kelas Nol (atau year 0), yang dilanjutkan menjadi year 1 dan seterusnya. Pendidikan Dasar (Primary Schools) di Selandia Baru dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yang dikenal sebagai :

§ Full Primary Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan pendidikan dari year 0 – 8 (di Indonesia, setara dengan dari kelas Nol hingga kelas 2 SMP)

§ Contributing Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan pendidikan dari year 0 – 6 (setara dengan dari kelas Nol hingga kelas 6 dalam sistem pendidikan Indonesia)

§ Intermediate Schools, adalah sekolah dasar yang memberikan pendidikan dari year 6– 8 (setara dengan kelas 6 hingga kelas 2 SMP)

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah atau dikenal sebagai Secondary Education di Selandia Baru ditempuh dalam waktu 5 tahun, yaitu dari Year 9 dan seterusnya hingga Year 13. Sekolah menengah di Selandia Baru dikelompokkan menjadi empat kelompok, yang dikenal sebagai :

§ Secondary Schools, adalah sekolah menengah yang memberikan pendidikan dari year 9 – 13 (di Indonesia, setara dengan dari kelas 3 SMP hingga kelas 3 SMU dan ditambah 1 tahun)

§ Secondary Schools with attached intermediates, adalah sekolah menengah yang memberikan pendidikan dari year 7 – 13.

§ Secondary Composite Schools, yaitu sekolah menengah yang memberikan pendidikan dari dasar hingga menengah, yaitu dari year 0 – 13 (di Indonesia, serupa dengan sekolah yang mempunyai SD, SMP, dan SMU).

§ Restricted Composite (area) Schools, adalah sekolah menengah yang memberikan pendidikan dari year 7 – 10 saja.

Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Selandia Baru mirip dengan pendidikan tinggi di negara Aaustralia, yaitu dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua jenjang utama, jenjang sarjana (dikenal sebagai undergraduate level) dan jenjang pascasarjana (dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar Masters atau PhD). Akan tetapi di samping kedua jenjang tersebut terdapat jenjang Diploma (baik pada tingkat sarjana maupun pada tingkat pascasarjana.Berikut disajikan penjenjangan pendidikan tinggi di Selandia Baru :

· Undergraduate Certificate. Lama pendidikan adalah satu tahun, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Biasanya diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai nilai “EBTANAS” sedikit di bawah nilai minimum yang diperlukan untuk dapat memasuki perguruan tinggi.

· Undergraduate Diploma. Jenjang ini dapat ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan menengah dengan lama pendidikan 2 tahun.

· Bachelors Degree. Jenjang ini diperuntukkan bagi yang ingin memperoleh gelar sarjana, setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan memerlukan waktu selama 3 tahun.

· Bachelors Degree with Honours. Pendidikan lanjutan setelah memperoleh Bachelors Degree, dengan lama pendidikan 1 tahun (2 semester).

· Graduate Ceriticates. Jenjang pendidkan setelah memperoleh Bachelors Degree di bidang studi yang terkait, dengan lama pendidikan hanya satu semester.

· Graduate Diplomas. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar kesarjanaan. Lama pendidikan adalah 1 tahun.

· Postgraduate Certificate. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar sarjana, dengan lama pendidikan 1 semester.

· Postgraduate Diploma. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar sarjana, yang ditempuh dalam waktu 1 tahun.

· Masters Degree. Jenjang pendidikan setelah memperoleh gelar sarjana, yang ditempuh dalam waktu 2 tahun. Bagi pemegang gelar Bachelor

· with Honour, jenjang Masters dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun. DiSelandia Baru, jenjang Masters diperoleh setelah mengikuti perkuliahan

· dan kemudian melakukan penelitian (di sistem Australia disebut sebagai mixed system, lihat Bab 2 sebagai pembanding). Gelar yang diperoleh dalah MA (Masters of Arts) atau MSc (Masters of Science).

k. Pendidikan di Amerika Serikat

Karakteristik utama politik system pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya DESENTRALISASI. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai system pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional.

Tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

a. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;

b. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;

c. Untuk membantu pengembangan individu;

d. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan

e. Untuk mempercepat kemajuan nasional.

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan missi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relative murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

Manajemen Pendidikan AS

Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masrakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu DEPARTEMEN PENDIDIKAN FEDERAL. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semuakebijakan pemerintah federal dalam sector pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama BOARD of EDUCATION. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai COMISSIONER, sering juga disebut sebagai SUPERINTENDENT. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur. Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakatada. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebihrendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan anajemen operasional pendidikan.

Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemeNn pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakanakademik serta keuangan. Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk Pendidikan Tinggi adalah BOARD of TRUSTEES. Untuk Perguruan Tinggi Negeri anggota badan tersebut ditunujuk oleh Gubernur Negara Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing.

Pendanaan Pendidikan AS

Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan PUBLIC SCHOOLS, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

A. PENDIDIKAN DI INDONESIA

Politik pendidikan di Indonesia agaknya mengalami pergeseran dari sentralistik (terpusat) ke desentralisasi. Amal mula intervensi negara terhadap sector pendidikan ini sangat besar, sangat kental, dan sangat vulgar. Sekolah dan kampus tak ubahnya kelas besar untuk indokrinasi ideology pemerintah (bukan ideology negara) yang tidak menginginkan adanya kritik terbuka. Kurikulum didisain sedemikian rupa sehingga mata-mata pelajaran yang sifatnya politis menjadi sangat dipentingkan. Mata pelajaran Pancasila, Sejarah, Kewiraan, dan bahkan agama didisain untuk mengentalkan intervensi negara kepada otak, pikiran dan sikap warga negaranya.

Seiring dengan kejatuhan rejim ‘orde baru’ yang interventif tersebut, yang dijatuhkan oleh adanya gerakan reformasi total masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa dan kalangan terpelajar, datanglah era yang penuh semangat untuk mengurangi peran dan campur tangan pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Inspirasi pertama muncul dari diundangkannya otonomi daerah secara reformis, yaitu UU No.22 tahun 1999. Dikatakan secara reformis karena sebelum ini memang sudah pernah ada UU otonomi daerah tetapi tidak memiliki ruh reformasi dan hanya formalitas, yaitu UU No.5 tahun 1975. UU otonomi daerah yang baru itu mengilhami dirumuskannya kebijakan desentralisasi pendidikan.

Pasca gerakan reformasi politik dicanangkan pada tahun 1998, ke depan ini bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, yang berarti sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi pentring dan urgen. Berkaitan dengan urgensi sektor pendidikan itu maka harus dilakukan reformasi dalam pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. Ada 3 hal yang dapat menjelaskan urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

a. Untuk pembangunan masyarakat demokrasi;

b. Untuk pembangunan social capital; dan

c. Untuk peningkatan daya saing bangsa;

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertam (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta. Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan. Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia penelitian dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah. Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

Visi Pendidikan Nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Misi Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga, yaitu sebagai berikut: (1). Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (2). Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kretaif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi; (3). Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antarumat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai; (4). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri,nmaju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Program Pembangunan Pendidikan Indonesia

a. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah dengan kualitas yang memadai; dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management).

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikanm dasar dan prasekolah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SLTP-MTs; (2) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (accountable), serta mendorong partisipasi masyarakat; serta (3) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di seluruh SD dan MI serta SLTP dan MTs.

b. Program Pendidikan Menengah

Program pembinaan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ditujukan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah dan masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia, (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan menengah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA; (2) meningkatnya daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 5,6 juta siswa; (3) mewujudkan organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (accountable), serta mendorong partisipasi masyarakat; dan (4) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/ community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

c. Program Pendidikan Tinggi

Program pembangunan nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk (1) melakukan penataan sistem pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja; dan (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, khususnya bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) mewujudkan otonomi pengelolaan empat perguruan tinggi negeri --yaitu Institut Teknologi

Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)-- dan merintis penerapannya di beberapa perguruan tinggi negeri lainnya;(2) meningkatkan jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja; dan (3) meningkatkan angka partisipasi kasar (APK).

DSource :SINERGITAS JIWA Blogspot